SAIRERINEWS.COM – Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga menegaskan kepada Kepala Kampung bahwa pemerintah daerah akan perketat Dana Desa/Kampung. Hal ini ditegaskan Roi Palunga saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) distrik Yawakukat.
“Kepala kampung kerja baik untuk masyarakat di kampung. Jangan ada yang coba-coba kerja tidak jujur, stop sudah ! Jangan ada yang coba-coba main nota fiktif hanya untuk laporan semata. Stop ya, saya ingatkan ! Bupati dan Wakil Bupati bersama inspektorat akan awasi ketat dana kampung. Inspektorat tidak hanya periksa tidak kertas laporan, tapi akan turun periksa langsung di lapangan” tegas Roi Palunga.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa efisiensi anggaran membuat pemerintah Kepulauan Yapen harus mengembalikan dana dari APBD kurang lebih 60 miliar ke negara untuk membiayai program Presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dana transfer dari pusat telah dipotong. Yang tidak dipotong adalah dana kampung, sehingga pemerintah daerah akan perketat penggunaan dana kampung. Kami berharap apa yang menjadi milik masyarakat kasih ke masyarakat, jangan ada potong-potong lagi. Kerja yang jujur ! agar jangan ada oknum-oknum aparat yang datang ancam-ancam Kepala kampung, tidak kasih nanti dilaporkan. Itulah Kepala Kampung harus kerja jujur supaya semua jalan baik untuk kemajuan Yapen yang kita cintai ini” pungkas Roi Palunga, disambut tepuk tangan dan respon baik dari masyarakat yang menghadiri musrembang distrik Yawakukat.
Hal senada juga ditegaskan Roi Palunga saat membuka musrembang distrik Kosiwo. Wakil Bupati menyoroti dana BOS untuk juga dipergunakan secara baik untuk kemajuan pendidikan di Yapen.
“Selain dana Kampung, dana BOS juga akan diperketat oleh pemerintah daerah. Kepala sekolah harus transparan dan menggunakan dana BOS untuk kemajuan pendidikan. Jangan malas masuk dan tertutup soal penggunaan dana BOS” tutur Wakil Bupati.
Wakil Bupati meminta untuk masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan semua elemen yang ada untuk aktif mengawasi dana kampung dan dana BOS. Karena dana inilah yang bisa membantu mempercepat pembangunan di Yapen.
“Efisien anggaran membuat APBD terpotong, kita juga harus bayar utang daerah, utang ke dolog, utang BPJS dan kebutuhan belanja rutin. Oleh sebab itu saya berharap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan semua untuk mengawasi dana kampung dan dana BOS. Lapor ke Bupati dan Wakil Bupati kalau ada salah” tutupnya. (*)
