SAIRERINEWS.COM – Polemik yang terjadi di Provinsi Papua mengenai jabatan Direktur RSUD Dok 2 Jayapura mendapat tanggapan dari Tokoh Adat Tanah Tabi, Ramses Wally.
Menurutnya, bahwa hal yang terjadi saat ini merupakan suatu pertontonan birokrasi pemerintahan yang sangat buruk, baku rampas jabatan ini menjadi terlihat seperti lelucon yang sedang dimainkan anak-anak pada kelompok.
Lebih lanjut Ramses Wally mengatakan bahwa kedudukan Dr. Anton Mote adalah sah, karena beliau dilantik oleh Gubernur Papua yang sah yaitu Lukas Enembe, dan untuk itu Drg. Aloysius Giay harus tau diri untuk itu, namun Ramses mengatakan bahwa letak polemiknya atau persoalannya bukan disitu, melainkan ada di SK yang dikeluarkan oleh Plh. Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun Nomor: SK.821.2.1260 tertanggal 3 Mei 2023.
Ramses juga melihat bahwa Pemerintah Pusat juga salah dalam hal ini, dimana Pemerintah terkesan memberikan kevakuman di Pemerintahan Provinsi Papua.
Oleh sebab itu Ramses Wally meminta kepada Plh, Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun untuk berhati-hati dalam mengeluarkan SK kepada para pejabat di Provinsi Papua yang akhirnya mengakibatkan polemik dikalangan masyarakat, padahal keduanya merupakan Putra terbaik Papua baik DR. Anton Mote maupun Drg. Aloysius Giay.
Kalau SK Plh. Gubernur dianggap Sah, maka sudah pasti OPD dilingkup pemerintah Provinsi Papua yang lainnya akan memperkarakan hal yang sama, seperti apa yang terjadi di RSUD Dok 2 Jayapura, maka Ramses selaku Tokoh Adat di Tanah Tabi meminta Dr. M. Ridwan Rumasukun untuk tetap menghargai apa yang telah diletakan oleh Sudara Gubernur Papua non Aktif Lukas Enembe.
Ramses Wally juga meminta kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tidak mengeluarkan surat apapun untuk untuk mendukung hal-hal yang sebenarnya tidak jelas, kalau hari ini KASN datang ke Papua untuk menyelesaikan polemik ini, agak rancu dan sepertinya terlihat spesial, apa sebabnya semua ini, sampai KASN sendiri hadir di Jayapura untuk menyelesaikan masalah ini.
Saya menjadi curiga kalau kehadiran KASN justru ditunggangi kelompok berkepentingan oleh kelompok-kelompok lokal yang rakus jabatan di dok 2.
Atas dasar tersebut maka Ramses Wally meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menunjuk Penjabat Gubernur Papua untuk mengisi kekosongan yang terjadi, apapun atau siapapun dia yang ditunjuk kami terima, baik Orang Asli Papua maupun Non Papua
Ini sangat penting dimana akibat kekosongan tersebut mengakibatkan urusan pemerintahan di Papua jadi terhambat, dan juga status administrasi Plh. hanya dibatasi maksimal 1 Tahun.
Sekali lagi Saya selaku Tokoh Adat Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo untuk segera menunjuk Penjabat Gubernur Papua, mau dia itu Orang Asli Papua atau bukan bagi kami tak jadi masalah, sementara jika melihat secara khusus Putra Putri Papua yang memenuhi Syarat untuk menduduki Penjabat Gubernur Papua saat ini ada beberapa nama dalam catatan kami.
Misalnya Kakanwil Hukum dan Ham Provinsi Papua, adik Anthonius Mathius Ayorbaba,S.H., M.Si, lalu ada Dr. Amsal Yowei, SE, M.Pd.K, dari Tanah Tabi, ada juga Putri dari kaki gunung Cyclop ada Dr. Hana S. Hikoyabi, M.KP. yang saya rasa juga dapat diberikan tanggung jawab tersebut, Sementara jika dari saudara nusantara yang ada maka Plh. Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun memenuhi persyaratan tersebut.
Ramses juga mengatakan bahwa agar semua penabata Non OAP yang ada di Provinsi Papua, maupun di daerah DOB, untuk tidak serakah, sebab kami OAP sudah kasih ruang untuk saudara-saudara Nusantara untuk tinggal dan beranak pinak di Papua dengan serasi dan tentram, untuk itu kami minta untuk tidak diperebutkan oleh saudara-saudara nusantara, tutup Yo Ondofolo Babrongko Umadruow tersebut mengakhiri wawancaranya di Starbucks Jalan Baru Abepura, 25/5/2023. (*)
