SAIRERINEWS.COM – Menyikapi dinamika politik yang terjadi di provinsi Papua menjelang pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua yang kian hari menaikkan tensi dari lingkungan sosial masyarakat, menjadi perhatian Lira Provinsi Papua..
Sekertaris wilayah Lira Papua Yohanis Wanane, memberikan beberapa catatan kongkret secara organisasi dalam merespon dinamika Politik yang terjadi.
Lira Papua menyampaikan beberapa catatannya bahwa ada muncul beberapa kelompok pemantik api konflik sosial dengan dalil demokrasi.
“Kami melihat hal ini adalah kesengajaan yang dilakukan oleh mereka untuk mencapai sentimen positif dalam kepentingan mereka pada PSU, salah satu yang terbaru adalah mengait-ngaikan situasi politik dengan masalah penahanan Mantan Bupati Biak Numfor yang telah selesai pemeriksaan berkas dan dilimpahkan ke pengadilan, dan juga Mantan Bupati Waropen yang ditetapkan oleh Polda Papua dalam laporan dari istrinya 2024 kemarin” ujar Wanane.
Lira Papua mengapresiasi kerja Polda Papua dalam merespon laporan korban dan masyarakat walau sebenarnya Lira melihat proses pemeriksaan YB dapat berjalan, namun saat itu berstatus sebagai salah satu calon wakil gubernur yang sedang berproses dalam tahapan Pilgub Papua.
Sebagaimana penjelasan Polda Papua, kata Wanane bahwa ini dilakukan setelah keterkaitan pak YB dengan Pilkada sudah tidak ada semenjak adanya putusan PSU Pilgub Papua oleh MK.
Lira Papua menyampaikan ada beberapa kelompok yang memanfaatkan langkah hukum Polda Papua untuk meraup keuntungan dengan mengelola isu tersebut degan maksud yang dapat dikatakan negatif.
“Atas dasar tersebut, kami Lira Papua meminta kebijaksanaan Kapolda selaku pimpinan Polda Papua untuk sekali lagi menunda proses hukum bagi Pak YB sampai dengan selesai dilakukannya PSU Pilgub Papua, yang mana kebijakan yang dimaksud itu diambil berdasarkan mekanisme administrasi yang ada dalam tubuh Polri” tutur Sekretaris Lira.
Lira Papua melihat adanya kelompok yang mengambil untung dari proses hukum YB dengan membuat isu yang mempertanyakan netralitas Polisi dalam PSU, serta melihat proses hukum ini sebagai pembungkaman demokrasi pada Pilkada Papua yang dilakukan oleh Polda Papua.
Selain untuk menjaga marwah Polri sebagai sebuah institusi, namun lebih dari pada itu hal ini ditunjukkan untuk menjaga stabilitas sosial politik ditengah masyarakat Papua dalam momentum hari besar keagaamaan yakni Paskah dan Bulan suci Ramadhan.
Oleh sebab itu, Lira Papua memohon dan mengharapkan kebijakan Kapolda Papua agar mempertimbangkan apa yang Lira Papua sampaikan.
Disisi lain Lira Papua meminta Polda Papua menindak kelompok yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan pribadi dengan melakukan provokasi dengan menyebarkan atau mengajak masyarakat melakukan hal-hal lain yang akan menimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat di Provinsi Papua, dan terus membenturkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Papua sebagai sesama anak bangsa.
Lira Papua juga meminta Polda Papua perlu melakukan operasi cyber kepada semua isu yang dihembuskan oleh kelompok tersebut yang tersebar melalui flayer ataupun tulisan-tulisan berupa pendapat yang bernuansa provokatif untuk menciptakan kegaduhan yang dapat berujung konflik dan lahirnya distrust kepada Polda Papua. (*)
