SAIRERINEWS.COM – LSM Lira Provinsi Papua meminta KPU RI menerbitkan daftar Hitam Komisioner maupun Mantan Komisioner KPU Bermasalah pada sisi penyelenggaraan Selama masih aktif sebagai komisioner KPU, atau masih aktif saat ini serta diserahkan ke Timsel KPU di Provinsi Papua.
LIRA Papua menyampaikan hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat bahwa sampai saat ini Provinsi Papua menjadi wilayah dengan tingkat pelanggaran pemilu tertinggi di Indonesia dimana hampir sebagian besar akibat politik kepentingan yg dimainkan oleh para komisioner KPU semasa aktif.
Kita tau saja, bahwa di Papua banyak sekali komisioner KPU yg diberhentikan oleh DKPP, dan dalam pantauan LIRA Papua di 3 DOB Papua yang melakukan penjaringan Komisioner KPU, nama-nama tersebut kembali digiring secara kelompok maupun individu untuk mengikuti seleksi KPU di wilayah DOB tersebut.
Menurut Gubernur LSM LIRA Papua Toenjes Swansen Maniagasi, SH bahwa masih banyak Sumber Data Manusia di Papua yang mumpuni, dan kredibel untuk ditetapkan menjadi Komisioner KPU di tiga DOB, baik Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Selatan dan juga nantinya di Provinsi Papua, serta penjaringan Komisioner KPU di Tingkat KPUD Kabupaten/Kota.
Rakyat Papua sudah capek dengan tontonan penyelenggaraan pemilihan umum baik Pileg maupun Pilkada yang selalu bermasalah karena perilaku (oknum) penyelenggara di KPU yang kotor.
Namun LSM LIRA Papua juga justru memberikan rekomendasi kepada KPU RI dan DKPP untuk dapat mempromosikan Komisioner di Papua yang terbaik di Kabupaten/Kota untuk lanjut ke tingkat Provinsi di 4 DOB di Tanah Papua, agar Pesta Demokrasi di Tanah Papua akan terlaksana dengan baik, tanpa ada tontonan drama politik yang tidak sehat serta justru mengacaukan sendi-sendi kehidupan sosial politik, budaya, ekonomi, agama dan pendidikan di Tanah Papua.
Mengakhiri pernyataannya, Gubernur LSM Lira Papua turut mempertanyakan bagaimana dengan status Komisioner KPU Papua yang dimandatkan oleh KPU RI untuk bertanggungjawab melaksanakan tahapan di DOB, bagaimana status mereka dalam pelaksanaan pemilihan komisioner di DOB tersebut jika mereka turut mendaftar sebagai calon peserta, tutur Maniagasi yang juga merupakan Ketua DPW Pradi Perjuangan Provinsi Papua tersebut.
