SAIRERINEWS.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Papua, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Papua dan bertemu dengan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Suzana D. Wanggai, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Christian Sohilait. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kerja Sekda Provinsi Papua, Dok II Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba membahas tentang sinergi program Kementerian Hukum dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan di Papua.
Kementerian Hukum dan Pemda Provinsi Papua dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi program-program yang dapat disinergikan dalam bentuk Perdasi dan Perdasus yang sudah ditetapkan DPRP dan MRP Papua.
Program-program tersebut kemudian dapat diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2026, sehingga dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berdampak langsung pada Masyarakat. OPD teknis juga dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program-program tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat memberikan dukungan berupa dana hibah kepada Kementerian Hukum maupun dana yang langsung diprioritas untuk melaksanakan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Kerja sama antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Papua.
Pj Sekda Papua, Suzana Wanggai, berharap kerja sama dan kolaborasi ini dapat menolong masyarakat melalui Pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Daerah Provinsi Papua siap mendukung dan akan berproses dalam rapat-rapat lanjutan bersama DPRP dan lainnya.
Di akhir kunjungan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Papua menyerahkan dokumen kerja sama kepada Pj Sekda Papua untuk sinergitas dan kolaborasi ke depannya bersama Pemerintah Provinsi Papua. (*)
