SAIRERINEWS.COM – Menyikapi hasil Rapat Kerja Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi II DPR RI yang menyepakati menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.
Mereka memutuskan peserta tes CASN yang lulus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) akan diangkat paling lambat Oktober 2025. Sedangkan proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berlangsung pada Maret 2026 mendatang.
Seperti diketahui bahwa keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, dalam penentuan waktu tersebut tertuang dalam poin kesimpulan keempat dalam raker.
Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK di Maret 2026,” tertuang dalam risalah kesimpulan raker yang berlangsung di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/3/2025) kemarin.
LSM Lira Papua melalui Gubernur LIRA Papua Toenjes Maniagasi menyampaikan bahwa keputusan ini sangat mencederai puluhan juta rakyat Indonesia dalam hal ini para pencaker yang sudah dinyatakan lolos seleksi namun dengan adanya keputusan ini malah menjadi ambigu bagi para CPNS dan P3K tahun 2024.
Oleh sebab itu Lira Papua meminta kepada yang mulia bapak presiden Hj. Prabowo Subianto agar meninjau kembali keputusan ini.
Menurut Lira Papua bahwa beberapa alasan yang dipakai oleh Menteri PAN-RB sangat tindak logis, misalnya dalam kebijakan yang dinilai keliru adalah Pertama, ada kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional.
Hal ini adalah suatu proses yang selama ini telah dilaksanakan terutama mengenai pemetaan kebutuhan sehingga yang berkaitan denga program prioritas pemerintah setidaknya tidak membutuhkan waktu yang sangat lama dalam merencanakan hal tersebut.
Kedua, pemerintah berencana menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN 2024.
Ini meliputi penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan, menurut Lira Papua hal ini juga suatu hal yang tak sepenuhnya dapat diterima akal sehat, karena dalam penerimaannya sudah dipetakan kebutuhannya dan hal tersebut muncul pada formasi penerimaan, dan soal jabatan dan penempatan terutama pada pegawai Negeri Sipil ataupun P3K daerah akan berkaitan dengan kebijakan dan kebutuhan Pemerintah daerah setempat.
Sedangkan pertimbangan ketiga adalah pemerintah tengah menyusun grand design pengelolaan ASN 2025-2045 yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Penataan ASN nasional juga bakal disesuaikan dengan roadmap lima tahunan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Keempat, Rini mengungkapkan ada usul penundaan seleksi ASN oleh beberapa daerah. Ini akan ditempuh sejalan dengan penyelesaian penataan pegawai non-ASN yang lebih komprehensif.
Atas dasar tersebut Lira Papua meminta Presiden Prabowo untuk mencopot menteri PAN RB, dan juga memastikan keputusan politik Partai Gerindra di Komisi II DPR RI untuk dapat memihak kepada nasib para CPNS dan P3K tahun 2024 yang direncanakan akan mengalami penundaan tersebut dengan alasan yang disampaikan tersebut, ini menunjukkan ketidakmampuan Mentri PAN RB dalam mengelola kebijakan kepemimpinan bapak Presiden. (*)
