SAIRERINEWS.COM – Presiden Prabowo diusulkan Integrasikan Sekolah Gratis dan Program MBG (Makan Gratis Bergizi) untuk Anak Papua, Komunitas Demokrasi (Kode) Papua menyebutkan Rumah Tangga Sejahtera adalah kunci program ini.
Setelah gelombang Demokrasi menolak kebijakan MBG (Makan Gratis Bergizi) di Papua, usulan agar pemerintah tidak hanya menggratiskan pendidikan tetapi juga meluncurkan program makan gratis bergizi bagi anak-anak Papua semakin mengemuka.
Aksi unjuk rasa di beberapa daerah tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat yang menilai bahwa kebijakan parsial ini belum menyelesaikan permasalahan mendasar kesejahteraan di tanah Papua. “Ujar Toenjes Selaku Direktur Kode Papua” ( Jumat 21/02/2025)
Direktur Eksekutif Kode kepada media menegaskan bahwa meskipun inisiatif memberikan makan gratis bergizi merupakan langkah positif, hal tersebut tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh.
Usulan integrasi kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Komunitas Demokrasi (Kode) Papua.
Di tambahkannya juga bahwa “Papua tidak bisa ditawar soal kesejahteraan. Ini adalah komitmen yang harus dipenuhi sejak Papua bergabung dengan Indonesia. Kami bukan menuntut kemerdekaan, tetapi meminta pemerintah menerjemahkan aspirasi kami dengan memberikan kesejahteraan yang nyata. Jika ingin membangun Papua, jangan hanya fokus pada program makan gratis bergizi atau pendidikan gratis, tetapi pastikan juga setiap rumah tangga di Papua memiliki akses terhadap pangan bergizi, pekerjaan yang layak, dan fasilitas kesehatan yang memadai,” tegas Direktur Eksekutif Kode.
Kode menekankan bahwa inisiatif seperti MBG dan pendidikan gratis hanya akan efektif jika didukung dengan kondisi ekonomi keluarga yang stabil. Tanpa adanya kesejahteraan dasar, upaya-upaya parsial tersebut tidak akan membawa perubahan signifikan bagi masa depan anak-anak Papua.
Masyarakat Papua berharap agar Presiden dan jajaran pemerintah benar-benar memahami serta menindaklanjuti kebutuhan mendasar mereka. Mereka menginginkan kebijakan terintegrasi yang tidak hanya mencakup pendidikan dan makan gratis bergizi, tetapi juga mendukung semua aspek kesejahteraan yang telah menjadi komitmen Indonesia sejak Papua bergabung dengan NKRI.
Usulan integrasi kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, namun aspirasi untuk kesejahteraan menyeluruh tetap menjadi tuntutan utama masyarakat Papua. (*)
