SAIRERINEWS.COM – Pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi pada Senin, 6 Januari 2025 kemarin.
Program ini ditujukan bagi berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Jumlah penerima manfaat direncanakan terus meningkat hingga mencapai 15 juta orang pada akhir tahun 2025.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG, telah siap beroperasi.
Dapur-dapur ini tersebar di 26 provinsi, mencakup wilayah seperti Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Untuk provinsi Papua, Penjabat Gubernur kepada wartawan membeberkan alasan MBG belum dapat dilaksanakan.
Menurut Pj Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua hingga saat ini masih menunggu petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG, khususnya terkait mekanisme penganggaran dan pelayanan dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tidak ada pos anggaran dalam APBD Papua untuk program tersebut. Karena itu, kami masih menunggu petunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyangkut anggarannya,” kata Ramses.
Ia menyebut saat tercatat jumlah anak sekolah di Papua sebanyak 200 ribu orang, kalau per porsi nilainya Rp 30 ribu berarti Rp 6 miliar sekali makan.
“Nanti kita lihat dari BGN itu anggarannya seperti apa,” tukasnya.
Ramses menjelaskan, anggaran MBG di Papua, tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa karena adanya perbedaan harga untuk seporsinya.
“Dari uji coba itu di Kota Jayapura harganya Rp 30 ribu, di Kabupaten Waropen Rp 40-45 ribu. Kalau di Kabupaten Mamberamo Raya sendiri pasti di pusat kota berbeda harganya dengan di distriknya” bebernya.
Lanjut dia, titik lokasi dapur umum SPPG juga masih harus dikoordinasikan, menyangkut konsep pelayanannya ke sekolah-sekolah.
“Contohnya di Kota Jayapura, di Waena untuk dapurnya. Apakah ini nanti di antar ke Skouw juga, atau seperti apa,” tutur Pj Gubernur.
Menurut Ramses, pelaksanaan program MBG ini perlu suatu upaya yang keras. Sebab ini adalah program baru.
“Memulai sesuatu yang baru itu pasti banyak hambatan. tapi saya yakin dalam 1 atau 2 minggu kedepan pasti jalan,” tandasnya. (*)
