SAIRERINEWS.COM – Carut marut pengelolaan pemerintahan di Provinsi Papua mendapatkan tanggapan dari Gubernur LSM Lira Papua Toenjes Maniagasi, SH.
Saat dihubungi melalui selulernya, kepada media ini menyampaikan sangat sedih dengan perlakuan yang tidak sehat dan cenderung diskriminasi kepada ASN di Provinsi Papua secara khusus Orang Asli Papua.
“Setelah mendapatkan laporan dari elemen masyarakat dan ASN di lingkungan Provinsi, kami mempelajari beberapa hal administrasi terkait kebijakan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua dan Plh. Sekda Provinsi Papua yang dapat kami tarik kesimpulan bahwa proses tersebut sarat dengan korupsi kolusi dan nepotisme, dimana hal tersebut menjadi musuh utama Negara Kesatuan Republik Indonesia” jelasnya di Jakarta 4/4/2024.
Oleh sebab itu Maniagasi berharap instrumen hukum negara seperti KPK, Kepolisian Daerah Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk merespon hal ini dan jagan didiamkan, jangan selalu bersembunyi di balik alasan delik aduan untuk tidak bereaksi terhadap masalah yang saat ini terjadi.
Maniagasi juga sangat menyayangkan sikap Kejaksaan Tinggi Papua yang terkesan bermalas-malasan dalam menyikapi persoalan hukum yang terjadi di Provinsi Papua, dirinya mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu Kajati Papua menyampaikan ke publik akan membuka kasus korupsi dana Pon XX Papua, namun sampai saat ini hanya jadi dongen penghias media massa.
“Kami berharap keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana Pajak Air Permukaan dari PT. Freeport Indonesia kepada pemerintah Provinsi Papua, serta dana makan siang gubernur Papua yang terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Papua bapak alm. Lukas Enembe, kami melihat ini dan sangat menyayangkan sikap KPK yang terkesan tidak jujur dalam mengungkap permasalahan yang hanya menyeret nama mantan gubernur, padahal kita semua tau Gubernur tak dapat mengeluarkan uang sendiri tanpa sepengetahuan sekda dan juga kepala badan keuangan ataupun sekda pada saat itu, jadi sangatlah tidak mungkin Gubernur menaikkan dananya sendiri, itu omong kosong oleh karena itu sudah pasti ada peran para bawahannya, hal ini juga harus menjadi agenda prioritas dan segera diungkap KPK, karena jagan sampai kami Orang Asli Papua melihat kasus alm. Pak Enembe adalah operasi politik, oleh sebab itu kami menuntut keadilan KPK, agar membuka semuanya secara terang benderang terkait siapa saja yang terlibat didalamnya, terutama yang berasal dari pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Jelasnya Maniagasi.
Pria yang juga berprofesi sebagai advokat yang bernaung dibawah payung organisasi Pradi Perjuangan ini juga mengingatkan KPK untuk menjaga integritas KPK sebagai lembaga anti korupsi dimana hal tersebut dimulai dengan dana uang makan siang gubernur senilai 1 Milyar, maupun beberapa temuan lain yang telah diungkapkan BPK RI perwakilan Papua dan kami telah menerima beberapa datanya dari beberapa instansi dimana pengelolaan dana Otsus pada OPD justru digunakan lebih banyak pada perjalanan dinas pegawai negeri bukan pada menjawab kebutuhan masyarakat dalam bentuk program-program yang memicu masyarakat untuk hidup produktif, tuturnya. (*)