SAIRERINEWS.COM – Dinamika politik yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sendi sendi sosial dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali di tanah Papua secara khusus pada provinsi Papua.
Lahirnya statement sosial dari masyarakat adat yang melihat hak politiknya juga turut di kebiri oleh partai politik melalui keberpihakan dalam eskalasi politik 14 februari 2024 pelaksanaan pemilu dan tahapan yang sampai saat ini masih terus berlangsung dalam tahapan pleno rekapitulasi tingkat provinsi Papua.
Lira Papua melihat hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi Papua dengan melakukan perombakan yang terjadi di tubuh pemerintah provinsi Papua, aroma politik pilkada 27 November 2024 juga turut tercium.
Sekretaris wilayah Lira Papua Yohanis Wanane mengatakan bahwa pemerintah provinsi Papua dalam hal ini penjabat gubernur Papua untuk tetap memperhatikan hak orang asli Papua dalam mengisi posisi eselon III dan IV, terutama dengan memberikan kepercayaan penuh kepada anak asli Papua dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Lira Papua juga menjelaskan bahwa keberpihakan yang dimaksudkan juga harus mengacu pada mekanisme negara, kalau dalam undang-undang ASN ada disinggung terkait sistem merit, untuk itu Penjabat Gubernur Papua dan juga sekertaris Daerah provinsi Papua menaati hal tersebut.
“kami menerima info ada pergantian beberapa pejabat Eselon III dan IV yang sebelumnya belum pernah menduduki kepangkatan secara berjenjang, misalnya di dinas pekerjaan umum provinsi Papua dan beberapa instansi lainnya” kata Wanane Jumat, 15/3/2024 di Jayapura.
“Kami biasanya mendengar ada yang mengatakan provinsi Papua ini milik semua, jadi siapa saja bisa jadi pejabat, ini pernyataan yang keliru ! karena 20 tahun lalu saat otsus pertama kali digulirkan adalah untuk menjawab tuntutan referendum bangsa Papua, sehingga pemerintah kasih otsus, lalu saat ini juga telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi oleh sebab itu hal ini harus menjadi previlage bagi anak-anak diatas wilayah adat Tabi dan Saireri untuk menjadi tuan di negeri sendiri.”tutur Lira.
Lanjut Wanane, “sudah cukup penjabat gubernur diambil suku lain, sekda provinsi diambil suku lain, masa orang Tabi dan Saireri harus duduk menjadi penonton di rumahnya ? untuk suku yang lain janganlah serahkan, sudah cukup kalian dapat makan dan minum di tanah ini, hargai otonomi khusus bagi OAP, Stop Begal OAP secara khusus anak Tabi-Saireri karena ini tujuan dari DOB Provinsi !” pintanya.
Ketika disinggung soal penjabat gubernur Papua, Wanane berharap Presiden Jokowi diakhir pemerintahannya memberikan kado bagi anak Tabi dan Saireri untuk menduduki jabatan penjabat gubernur Papua, untuk itu dirinya melihat hal itu hanya ada pada dua figur yakni Pak Pdt. Dr. Amsal Yowei, SE, M.Pd yang menjabat sebagai Direktur Urusan Agama dan Anthonius M. Ayorbaba, SH. MH yang ini saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua.
Kinerja Penjabat Gubernur Papua saat ini, Yohanis mengatakan bahwa, kita akan melihat perubahan eselon III dan IV ini, apakah akan menambah catatan kurang memuaskan Rakyat Papua akan kinerja Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M setelah polemik Beasiswa Luar negeri anak-anak asli Papua di Amerika, tuturnya.
Tanggapan terkait pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Papua juga mendapat sorotan dari Majelis Rakyat Papua.
MRP memberikan masukan dan saran kepada Pj. Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun terkait pelantikan sejumlah pejabat eselon di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Saya menghimbau kepada Bapak Pj. Gubernur agar dalam merekrut para pejabat khususnya jabatan eselon, perlu mengakomodir putera dan puteri asli terbaik Papua, khususnya dari Wilayah Tabi dan Saireri yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota,” ujar Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Raimond May yang dikutip dari Ceposonline.com di Jayapura, Jumat (15/03/2024).
“Ini merupakan bagian dari tujuan adanya Otsus khususnya DOB atau pemekaran di Papua, karena dengan pemekaran, putera-puteri terbaik masing-masing wilayah adat itu harus menjadi orang pertama yang diakomodir dalam mengisi jabatan-jabatan yang strategis l, sehingga apa yang diharapkan masyarakat lewat DOB ini betul-betul dijalankan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. (*)
