Terkait Lambat dan Ditarik Kembali KUA PPAS APBD Perubahan 2023, Banggar DPRD dan TAPD Yapen Telah Rapat Bersama !

SAIRERINEWS.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Tim Anggaran Pemeritan Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (banggar) DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan Rapat bersama pada Senin malam, 09/10/2023 kemarin.

Ketua Banggar DPRD, Yohanes Raubaba, S.Sos dalam rapat tersebut bertanya apa alasannya materi KUA PPAS Perubahan 2023 ini ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.

Padahal pihaknya berpandangan bahwa materi KUA PPAS Perubahan adalah harus dibahas bersama – sama.

Selain itu, ketua DPRD juga mengatakan bahwa banyak ASN yang beranggapan bahwa seolah – olah DPRD Yapen sengaja memperlambat sidang APBD Perubahan, sehingga hak – hak Pegawai terkait TPB belum bisa dibayarkan.

Raubaba menjelaskan bahwa setelah penyerahan KUA PPAS pada 29 September 2023 lalu oleh TAPD telah disampaikan kepada banggar DPRD dan alat kelengkapan dewan untuk mempelajari materi tersebut dan akan membahas agar dapat melakukan penandatanganan KUA PPAS Perubahan selanjutnya disidangkan. Namun pada tanggal 4 Oktober 2023 Pemerintah Daerah telah menyurati untuk menarik kembali KUA PPAS APBD Perubahan 2023.

Jika mengacu pada tahap dan jadwal maka minggu pertama Agustus 2023 materi KUA PPAS Perubahan harus diserahkan dan paling lambat 30 September 2023 sudah harus ditetapkan perubahan APBD.

Namun diketahui bersama saat ini sudah terlambat, dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa Banggar juga berpikir kalau ada perbaikan KUA PPAS Perubahan, agar dibahas bersama sama, dimana jika ada belanja yang belum dimasukan, maka harus sama sama dibahas karena akan berurusan dengan banggar DPRD juga, ujarnya.

Terkait pokok pikiran DPRD, ketua DPRD menjelaskan bahwa Pokok Pikiran DPRD wajib dimuat dalam KUA PPAS karena dijamin oleh Permendagri nomor 84.

Menjawab pertanyaan DPRD tersebut, ketua TAPD Kepulauan Yapen, Erny R Tania, S.IP dalam kesempatannya menjelaskan bahwa KUA PPAS Perubahan yang telah dimasukan sejak 29 September 2023 lalu sama sekali tidak dianggarkan untuk pembayaran utang khusus untuk pinjaman daerah (Reguler).

Sehingga hal ini yang menyebabkan TAPD menarik kembali KUA PPAS Perubahan yang telah diserahkan pada 29 September 2023 lalu dan KUA PPAS Perubahan yang telah direvisi ini mulai dari batang tubuh dan matriks nya telah memuat Pembayaran Utang Daerah, ujarnya.

Sekretaris Daerah juga mengatakan bahwa TAPD akan memperhatikan hal hal yang menjadi masukan oleh Banggar DPRD dalam rapat ini. (*)

error: Content is protected !!