SAIRERINEWS.COM – Berkantornya Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Jayapura diharapkan menjadi suatu angin segar bagi Pemerintah Provinsi Papua, terutama mengenai kebijakan negara dalam mengelola kebijakan pembangunan di Tanah Papua.
Demikian disampaikan oleh Sekertaris LSM LIRA Papua, Yohanis Wanane, ST.M.Si ketika dimintai tanggapan terkait kunjungan Orang nomor dua di Indonesia tersebut. Rabu,11/10/2023.
Hal yang saat ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota di Tanah Papua untuk menyampaikan persoalan daerah kepada wakil presiden.
Wanane mencotohkan misalnya saat kunjungan wakil presiden KH Ma’aruf Amin kali ini bertepatan dengan beberapa demo soal honorer dibeberapa kabupaten, seperti di kabupaten Jayapura dan juga kabupaten Keerom dan Kepulauan Yapen, serta beberapa kabupaten lain yang memiliki masalah serupa.
Ada juga persoalan misalnya pada saat penerimaan CPNS dan PPPK yang dibuka secara serentak oleh kementerian lembaga di Indonesia.
Dirinya mengharapkan bahwa ada para pimpinan legislatif dan eksekutif menyampaikan bahwa saat ini penerimaan di seluruh Tanah Papua masih memakai instrumen peraturan umum, dimana hal ini kemudian menjadi legitimasi dalam kelulusan nantinya.
Oleh sebab itu pria berambut gimbal tersebut mengatakan seharusnya disinilah peran penting legislatif dan eksekutif meminta kebijakan kepada Negara sehingga dalam mengelola Tanah Papua yang saat ini memiliki cap legspesialis ini juga diperhatikan, oleh sebab itu Instrumen Otsus Papua menjadi syarat baku dalam penerimaan CPNS di Tanah Papua menjadi corong dalam mengarahkan semua kebijakan negara dalam konteks kekhususan tersebut.
Namun juga Sekretaris Lira Papua tersebut juga berharap untuk pemerintah daerah di provinsi Papua maupun provinsi pemekaran Papua yang lainnya untuk bekerja dengan jujur, kalau honorer ya angkatlah mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun terlebih dahulu, jangan sisip menyisipkan orang karena faktor keluarga, kenalan ataupun kepentingan tim sukses tertentu sehingga menghindari terjadinya unjuk rasa yang dilakukan secara lokal dan ujung ujungnya pemerintah daerah melempar kesalahan ke pemerintah pusat.
Menurut Yohanis Wanane, jika hari ini saya ditanya oleh pak Wakil Presiden tetkait apa yang saya mau usulkan, maka dirinya akan meminta penambahan tenaga guru PNS dan Medis yang bersumber dari guru dan medis honorer yang telah mengabdi di tanah Papua bertahun-tahun dan juga penambahan kuota.
Juga, Tenaga Dosen PNS bagi setiap Universitas di Tanah Papua termasuk Universitas Cenderawasih, UNIPA, dan UNMUS Merauke, tanpa memperhatikan batasan bawah umur penerimaan sebagaimana diatur dalam peraturan secara umum, sebab menurutnya bahwa, soal umur atau masa kerja yang sudah lebih atau tua usianya bukanlah menjadi alasan administrasi.
Sebab diaturan ASN tersebut telah ada ditetapkan batas atas usia pensiun, sebab kita ketahui hari ini bahwa kelompok yang dapat dilihat berpotensi ancaman adalah kelompok usia 35-55 Tahun yang saat ini dalam kebijakan kepegawaian dimana mereka dapat mengikuti seleksi tahun berjalan, yang notabene dalam aplikasi angka usia yang disebutkan tersebut saat ini jumlahnya cukup tinggi, sementara di Papua selain PT. Freeport tidak ada lagi sektor swasta yang dapat diharapkan untuk menjawab menekan angka pengangguran yang cukup tinggi.
Disisi lain, pemberian Beasiswa bagi Dosen maupun guru diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menjawab masalah tingginya angka pengangguran di Papua tutur Wanane. (*)
