SAIRERINEWS.COM – Buah tangan pemerintahan zaman itu Bupati Laban Samori, sangat terkesan dan menjadi perbincangan masyarakat setiap saat. Meski kala itu Laban Samori memimpin Yapen dan Waropen dalam satu kabupaten, Bupati yang dikenal dengan pemimpin perintis itu mampu menyelesaikan visi-misinya dan berkesan di masyarakat kepulauan Yapen hingga saat ini.
Sebut saja tugu perjuangan Silas Papare, taman terbuka bermain anak dan juga panggung pelataran yang menghiasi bibir pantai Wambay, Serui.
Orang berdatangan ke Serui, pasti memandang ke indahnya tata kota Serui, distrik Yapen Selatan ini. Namun waktu berjalan ini, pelataran Serui sangat tidak tertata dengan baik.
Sebut saja panggung pelataran, patung tugu perjuangan Silas Papare, taman bermain anak, toko-toko tingkat, jembatan singgah perahu jembatan tiga ribu tidak terurus dengan baik.
“Dulu itu patung tugu perjuangan ini ada lampu penerangnya dan air pancorannya, taman ada tempat bermain ayunan, lucuran dan panggung pelataran sebagai tempat singgah, tempat gelarnya kegiatan Yospan, tinju dan juga kegiatan lainnya. Sekarang sudah tidak terurus dengan baik” ujar Sonny Mbaubedari.
“Orang datang dengan kapal laut, pasti melihat keindahan kota Serui. Namun kalau panggung pelataran tidak diurus dengan baik, bahkan atap seng sudah tidak layak, taman yang kumuh, toko-toko bertingkat tidak difungsikan, emperan pedangan dan warung tidak tertata dengan baik dengan sampah dimana-mana. Ini yang harus sesegera mungkin dianggarkan dalam APBD 2023 untuk di renovasi” ujar Sonny lagi.
Seniman Yapen menjelaskan, dua periode kepemimpinan Bapak Tonny Tesar, kita sudah merasakan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, namun wajah kota Serui yang sering kali kita lihat, namun tidak terurus dengan baik. Untuk itu kami meminta perhatian dari pemerintah dan DPRD di tahun 2023 atau 2024 ini untuk rehab fasilitas umum ini, pintahnya.
Ketika diwawancarai media ini, om Son panggilan akrapnya ini menanggapi pertanyaan jurnalis tentang kendala-kendala hingga pemerintah terkesan tidak perhatikan. Om Son menjawab, bahwa masalah yang sering terjadi adalah permasalah tanah adat. Tentu ini harus punya keseriusan dari pemerintah daerah kepada pemilik ulayat, namun pemerintah bertugas untuk melayani dan membangun daerah, maka sepatutnya sudah punya perencanaan strategis yang prioritas.
“Tidak bermaksud intervensi lebih dalam, namun kalau pemerintah daerah melalui Bappeda melibatkan pemilik hak ulayat untuk bekerja membangun, ada kompensasi atau bangunan pakai, retribusi bagi dua, saya pikir pemilik hak ulayat bersedia untuk pembangunan berjalan. Jembatan merah Youtefa di Jayapura saja bisa ada tukang foto, kenapa Tugu perjuangan Silas Papare tidak bisa datangkan income daerah. Sama halnya juga dengan cafe dan sewa panggung pelataran, ini aset yang terabaikan dan perlu di renovasi”, jawabnya, Senin, 18/9/2023.
Terpantau jurnalis, lokasi panggung pelataran Serui sudah tidak layak dijadikan tempat singgah, namun masyarakat dari Pulau Kurudu, Kaipuri dan Yapen Timur selalu membawa jualannya untuk dijual meski harus kena hujan dan panas. (*)
