SAIRERINEWS.COM – Komunitas Demokrasi Papua (Kode Papua) telah mengeluarkan pernyataan penting yang meminta kepada Presiden untuk segera melantik seorang Penjabat (PJ) Gubernur Papua yang akan memastikan netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan berperan aktif dalam membersihkan birokrasi dari korupsi di Papua.
Permintaan ini ditegaskan oleh Direktur Komunitas Demokrasi Papua, Toenjes Swansen Maniagasi.
Menurut Toenjes Swansen Maniagasi, Papua saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar netral dan berkomitmen untuk menjaga integritas pemilihan umum. Pemilu yang akan datang merupakan tonggak penting bagi masyarakat Papua, dan mereka membutuhkan jaminan bahwa proses tersebut akan berlangsung secara adil dan transparan.
“Dalam rangka memastikan Pemilu yang adil dan netral di Papua, kami mendesak Presiden untuk segera melantik seorang Penjabat Gubernur yang memiliki track record netralitas yang tinggi,” ujar Toenjes Swansen Maniagasi.
“Kami percaya bahwa salah satu figur yang tepat untuk tugas ini adalah Laksamana Muda Antongan Simatupang, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang memiliki pengalaman dan integritas yang luar biasa.”
Selain itu, Komunitas Demokrasi Papua juga menyoroti masalah korupsi yang melanda birokrasi Papua. Mereka memandangnya sebagai penghambat perkembangan dan kemajuan daerah ini.
“Kami berharap Penjabat Gubernur yang akan dilantik tidak hanya menjaga netralitas dalam Pemilu tetapi juga memiliki tekad kuat untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat Papua,” tambah Toenjes Swansen Maniagasi.
Komunitas Demokrasi Papua ( KoDe ) menyoroti hal serius bagi pemerintah pusat, dan publik menunggu tanggapan resmi dari Presiden terkait permintaan mereka.
Masyarakat Papua berharap bahwa langkah-langkah yang diambil akan mendukung proses demokratisasi dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi provinsi ini. (*)
