SAIRERINEWS.COM – Direktur Komunitas Demokrasi Papua (Kode) meminta semua masyarakat Papua siap sambut PJ Gubernur Papua yang sudah di usulkan oleh Menkopolhukam.
Kalau pun ada dinamika kita berbeda pandangan, Maniagasi mengatakan itu hal yang wajar dalam berdemokrasi menyampaikan pendapat.
Namun kita harus ingat bahwa peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020 tentang kementrian koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di tegas bahwa pasal 4 itu sudah sangat jelas bahwa Tugas Menkopolhukam mengoordinasi 10 kementerian termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ucapnya di Jayapura, Senin 22 Agustus 2023.
Lanjutkan Maniagasi bahwa sudah ada koordinasi yang di lakukan oleh Menkopolhukam seharusnya kementerian lainnya harusnya mendukung dan menjalankan keputusan ini.
“Nah kalau sampai saat ini terkait status Antonius Ayorbaba yang belum di usulkan saya pikir jangan biasnya menyalahkan sekjen kementerian hukum dan ham. Kita berpendapat bisa saja tapi harus tau aturan dan tata kelola pemerintahan dan aturan pemerintah di atasnya yang mana merujuk kepada sebuah keputusan pemerintah pusat sehingga tidak salah dalam tujuan yang di maksud, apa lagi sampai minta orang nomor satu di Republik Indonesia mengevaluasi jabatan tersebut itu sangat keliru dan tidak tepat sasaran’ ungkap Maniagasi.
“Saya berharap seharusnya baca aturan nya sebelum bicara, saya sangat menyayangkan ada forum forum yang di pimpin oleh pendeta lagi wah ini bagaimana harus nya bicara pelayanan pekerjaan Tuhan perkembangan Gereja ke depan itu yang tepat jangan bicara hal yang bukan tupoksinya” tutupnya. (*)