SAIRERINEWS.COM – LSM Lira Papua mengaku tidak memahami apa yang sedang dipikirkan ketua DPRP dan anggotanya terakit pengusulan nama Penjabat Gubernur Papua untuk mengantikan Gubernur Papua non aktif Lukas Enembe.
Menurut Sekertaris Wilayah Lira Papua Yohanis Wanane, bahwa kekosongan pucuk pimpinan nomor satu di Papua tersebut cukup membuat terganggu, hal tersebut ditandai dengan ketidakstabilan pemerintahan pada Provinsi Papua yang kini telah dimekarkan menjadi tiga itu.
Demikian disampaikan oleh Sekertaris Wilayah LSM Lira Provinsi Papua Yohanes Wanane, yang memberi penilaian terkait nama-nama yang diusulkan ke Kemendagri untuk ditetapkan menjadi penjabat gubernur Papua, dalam rilis media DPRP mengusulkan tiga nama ;
- Dr. Ridwan Rumasukun, S.E, M.M,
- Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si, selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua, dan
- Yuliana Waromi, SE, M.Si, selaku Sekwan DPR Papua,
Ketiga nama yang diusulkan dua merupakan orang Asli Papua, satunya merupakan non OAP, kalau pak Ayorbaba merupakan kakanwil dari kementrian hukum dan ham dan sudah pasti bukan bagian dari hirarki organisasi pemerintah provinsi Papua.
Melihat carut marut jalannya organisasi Pemprov Papua, maka LSM Lira Papua meminta agar DPRP meninjau kembali usulan nama tersebut.
Sebab dari persidangan kasus gratifikasi gubernur papua non aktif dimana dalam BAP ada disebutkan nama yang mentransfer uang, dan hal tersebut sudah tertuang dalam BAP.
Sehingga Lira meminta sebaiknya DPRP harus mengusulkan nama-nama dari pejabat yang tidak terkait ataupun terkontaminasi pemerintahan sebelumnya.
Lira Papua menyampaikan bahwa apa yang ditunjukan DPRP telah mencederai semangat pemberantasan korupsi di Provinsi Papua.
Bagaimana kita mau jalankan suatu pemerintahan yang bersih tapi pejabat yang terindikasi masih di usulkan DPRP ke Kemendagri.
Kalau mereka yang dipilih maka proses bersih-bersih pejabat korup dilingkungan pemerintahan provinsi Papua hanya mimpi disiang bolong.
Lira Papua menyatakan kecewa dan tidak percaya kepada DPRP yang tidak serius memerangi bahaya korupsi di Papua karena masih memelihara para pejabat tersebut.
Lira Papua meminta Menkopolhukam melakukan Screening kepada para pejabat tersebut secara terperinci, sebab tak mungkin kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua non aktif dilakukan sendiri, karena pasti berjamaah korupsinya.
Lira Papua juga meminta kepada Mendagri dan Presiden untuk menunjuk orang lain yang bersih dan tak tersangkut pemerintahan sebelumnya.
Bahkan jika mereka ditunjuk dari orang di Jakarta secara langsung oleh Mentri dan Presiden maka orang Papua akan tetap terima sebab itu untuk perubahan yang lebih baik.
Menyangkut banyaknya dukungan yang mengalir kepada pak Antonius Ayorbaba maka Lira Papua merasa tak masalah sebab kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham tersebut bukan ditunjuk oleh menteri.
Sehingga dari awal kami Lira Papua mendukung Bapak Pdt. Amsal Yowei, S.E, M.Pd.k selaku Direktur Bimas Kristen Kementrian Agama, dan juga Pak Simon Sapari, ataupun Rektor Uncen ataupun mantan Mentri pemberdayaan perempuan dan anak ibu Yohana Yembise.
Karena mereka ini tidak tersandera balas Budi nantinya karena diberikan Jabatan pada pemerintahan gubernur non aktif, serta niat tulus Lira Papua adalah bersih-bersih dok dua dari pemerintahan yang berisi pejabat korup, karena tak mungkin hanya dinikmati sendiri oleh pak LE tegas Yohanis Wanane. (*)
