SAIRERINEWS.COM – Bawaslu Provinsi Papua menerima audiensi dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Cipayung pada Senin, (24/07/23) di kantor Bawaslu Provinsi Papua, Entrop, Jayapura.
OKP Cipayung merupakan gabungan dari beberapa organisasi kemahasiswaan meliputi PMII, HMI, GMKI, PMKRI dan GMNI.
Salah satu pimpinan perwakilan OKP Cipayung, Mahfudz, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mengembangkan kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Papua dengan OKP Cipayung sebagai lembaga pemantau pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu RI.
“Kami berharap dapat terlibat berkolaborasi bersama Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif terutama kepada generasi muda,” jelas ketua PMII Papua tersebut.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta menyambut baik audiensi yang digagas oleh OKP Cipayung tersebut.
Yamta berharap kedepan dapat menjajaki MoU atau Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Papua dengan OKP Cipayung dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif yang juga bermuara pada Paralegal Pemilu.
“Kolaborasi yang akan kita gagas ini, ujungnya adalah mendorong terciptanya Paralegal untuk mengadvokasi persoalan kepemiluan di masyarakat,” terang Yamta
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin berharap perjanjian kerja sama antara Bawaslu Papua dan OKP Cipayung dapat dirumuskan dengan rinci, termasuk pembagian wilayah pemantauan dan tahapan apa saja yang akan dipantau.
“Kalau dalam UU 7 tahun 2017, Pemantau Pemilu hanya mengawasi tahapan pungut hitung, namun oleh Bawaslu dikembangkan menjadi turut mengawasi seluruh tahapan,” jelas Hardin.
Terkait Paralegal Pemilu, Hardin menjelaskan bahwa pada Pemilu 2019, di Kota Jayapura terdapat 54 laporan ke Bawaslu namun laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi syarat formil dan materiil.
Oleh karenanya Ketua Bawaslu Papua tersebut berharap OKP Cipayung juga dapat menjadi Paralegal pemilu yang berperan membantu masyarakat mengakses keadilan Pemilu.
“Sesuai slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadilan Pemilu, kita harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengakses keadilan Pemilu. Kami juga berharap OKP Cipayung ini nantinya dapat memantau perkembangan kasusnya. Ini cara kami agar publik mengawasi Bawaslu,” terang Hardin.
Lebih lanjut, Kordiv SDM-O Bawaslu Papua, Yacob Paisei juga berharap kolaborasi Bawaslu Papua dengan OKP dapat mewujudkan Pemilu 2014 yang aman dan damai serta memenuhi asas kepemiluan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu Provinsi Papua beserta jajaran, Ketum PMII Papua, Korwil XII GMKI Papua, Komda PMKRI Papua, Ketum Badko HMI dan Pengurus Badko HMI. (*)
