SAIRERINEWS.COM – Masyarakat Provinsi Papua digegerkan dengan pengumuman hasil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.
Masyarakat Papua menganggap bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Bawaslu RI dan KPU-RI mendiskriminasi orang asli Papua. Pengumuman hasil seleksi Bawaslu Provinsi Papua, hanya 1 (satu) orang asli Papua yang terpilih sebagai komisioner.
Tak hanya Bawaslu, pengumuman 5 (lima) komisioner KPU Provinsi Papua juga sisakan 2 orang asli Papua.
“Pilihan Bawaslu dan KPU di Pusat, kami anggap diskriminasi kepada orang Papua. Hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah memilih 10 orang dan diantar ke Jakarta untuk Bawaslu dan KPU Pusat (RI) memilih 5 orang komisioner. Panitia seleksi telah mengantar 10 nama, dan didalamnya ada Orang Asli Papua dan Perempuan sebagaimana dalam syarat dan ketentuan yang ada. Namun naasnya, hasil yang dikeluarkan Bawaslu dan KPU pusat, tidak sesuai ekspetasi malah diskriminasi” ucap Gifli Buinei.
Ketua Pemuda Saireri Papua, Gifli Buinei mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, yaitu pasca UU Otsus jilid 2 dan DOB Provinsi di Papua.
“Harusnya Bawaslu RI dan KPU RI melihat bahwa pasca UU Otsus jilid 2 di tetapkan, ada banyak harapan orang Papua kepada Jakarta bahwa otsus jilid 2 di sahkan, maka akan ada keberpihakan kepada orang asli Papua, demikian juga dengan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) provinsi, yang mana Papua dibagi menjadi Papua Pengunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Orang Asli Papua berharap setelah DOB provinsi di tetapkan, Orang Papua akan lebih cepat memimpin di atas tanahnya sendiri. Ini hal yang tidak di indahkan oleh Bawaslu dan KPU RI dalam memilih 5 komisioner untuk provinsi Papua” tutur Gifli Buinei kepada media ini, 3/7/2023.
Lanjut, “Kami Pemuda Saireri Papua juga sayangkan tidak ada keterwakilan orang Tabi dalam Bawaslu dan KPU ini. Sekali lagi Bawaslu dan KPU RI tidak melihat representatif, pasalnya Provinsi Papua setelah DOB, tersisa 2 wilayah adat, yaitu Tabi dan Saireri. Ini perlu menjadi atensi pusat, sekalipun Bawaslu dan KPU bukan lembaga berbasis adat, namun perlu ada keterwakilan Tabi dan Saireri” tuturnya lagi.
Pemuda Saireri Papua sesalkan hasil seleksi KPU Papua dan Bawaslu Papua, tidak representatfi orang Papua khususnya dari Tabi Dan Saireri. Banyak figur-figur terbaik dari dua wilayah adat ini tapi tidak di akomodir.
Hal-hal seperti inilah yang membuat orang Papua tidak percaya dengan Jakarta karena banyak posisi startegis selalu didominasi oleh saudara-saudara dari luar Papua.
Mestinya di era otsus ini negera diskriminasi positif kepada orang Papua untuk mengatur daerahnya sendiri, tutup Buinei (*)
