DPR Provinsi Papua – Harus Cari Solusi Untuk Persoalan Mahasiswa Penerima Beasiswa Affirmasi Otsus

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE

SAIRERINEWS.COM – Persoalan Mahasiswa Papua penerima Beasiswa Affirmasi Otsus baik di dalam negeri dan luar negeri yang saat ini tengah meresahkan ribuan orangtua yang anaknya ikut dalam program ini mendapat perhatian serius dari DPR Papua.

Ketua DPRP Jhony Banua Rouw,SE mengatakan bahwa pihaknya ikut prihatin dengan kondisi persoalan mahasiswa penerima beasiswa Affirmasi Otsus yang saat ini sedang menempuh studi di dalam negeri dan luar negeri.

Hal ini menyusul terjadinya Pergeseran penyaluran dana Otsus dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pasca pembentukan 3 Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.

“Ini salah satu penyebabnya,Dana Otsus tidak lagi ditransfer ke provinsi induk tetapi langsung ditransfer ke kota dan kabupaten termasuk ke 3 provinsi DOB, sementara masih banyak penganggaran yang sudah direncanakan.Dan salah satu bidang yang ikut terdampak adalah sektor pendidikan termasuk program beasiswa affirmasi Otsus. Kami juga ikut pri-hatin dengan kondisi sekarang sebab ada banyak sekali mahasiswa yang terancam tidak bisa lagi melanjutkan kuliah bahkan bisa jadi di drop out oleh pihak kampus. Itu yang ingin kami sikapi segera dengan mengundang mereka, orang tua mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa, “Tegas Ketua DPRP Jhony Banua Rouw didampingi Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy,S.Sos.,MM , usai menerima Kunjungan Kerja Komisioner KOMNAS HAM RI di VIP Room Pimpinan DPRP, Kamis (22/6/2023) kemarin.

Dikatakan Politisi Partai Nasdem Papua ini bahwa DPRP akab memfasilitasi sekaligus mencarikan solusi untuk penyelesaian persoalan Beasiswa Affirmasi Otsus ini.

” Kami akan fasilitasi dan mencarikan solusi untuk persoalan ini. Harus ada jalan keluar yang diberikan pemerintah baik Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Pusat,” Ujarnya

Pada kesempatan ini juga, JBR ingin meluruskan penyampaian dari Kepala BPSDM yang menyebut bahwa persoalan penganggaran ini terjadi lantaran DPRP lambat melakukan sidang APBD perubahan tahun 2022 lalu bahkan gagal menggelar sidang tersebut.

” Justru kami mempertanyakan dukungan anggaran dari BPSDM yang angkanya jauh dari yang di- harapkan.Yang kami ingat ketika itu kekurangan sekitar Rp 122 miliar dan DPRP meminta itu segera dilengkapi agar tidak menimbulkan persoalan tapi tidak dilakukan. Jadi bukan karena DPRP tidak melaksanakan sidang, salah pernyataan itu sebab kami justru menunggu data dari BPSDM.Namun terlepas dari ini, kami berharap ada solusi yang diberikan pemerintah provinsi. Itu yang kami minta. Dari diskusi nanti kami ingin ada solusi yang dihasilkan,” Pungkasnya. (*)

error: Content is protected !!