SAIRERINEWS.COM – Nasib proses perkuliahan Universitas Cenderawasih (Uncen) kelas Kabupaten Kepulauan Yapen, disayangkan mahasiswa, pasalnya operasional kampus yang disinyalir kuat peran andil pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen, belum juga ada kejelasan.
Aser Korwa, salah satu mahasiswa Uncen kelas Yapen mengatakan “kami mahasiswa sudah berulang kali berusaha melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Yapen, namun belum juga ada tindakan lanjutnya. Kami bingung apa yang sedang terjadi dengan kampus kami ini” tuturnya dengan kepala tertunduk.
Kepada wartawan, Aser mengatakan “awalnya kami berusaha menyurati pemerintah daerah untuk biaya perkuliahan kami, yaitu SPP. Namun komunikasi demi komunikasi akhirnya SPP di beratkan sepenuhnya untuk kami. Oke orang tua kami yang notabene nelayan, petani dan buruh kasar akan berusaha membayar SPP kami, namun yang kami kecewa saat ini adalah tindakan pemda Yapen kepada operasional kampus, karena dosen bisa datang mengajar kami tergantung andil dan komitmen pemerintah daerah” Katanya.
Sementara itu, mahasiswa Uncen kelas Yapen melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) bersama sejumlah mahasiswa telah melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mencari solusi bersama.
Saat itu, 14 April 2023, mahasiswa Uncen kelas Yapen telah bertemu dengan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Dengar Pendapat.
“Kemarin kami telah bertemu dengan DPRD, dalam pertemuan tersebut mereka mengatakan kepada kami bahwa ketersedian dana kampus ada dalam APBD dan juga mereka mengatakan akan menyurati pihak pemerintah sebagai eksekutif untuk hal ini, namun kami berharap tindakan ekstra agar waktu perkuliahan kami bisa berjalan Baik dan normal” Pinta Aser Korwa.
Harapannya pemerintah daerah dapat segera melihat hal ini, agar menjadi solusi bersama bagi pengembangan sumber daya manusia kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai amanat Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua.
Saat pertemuan dengan DPRD, ketua DPRD Yohanes G Raubaba mengatakan bahwa kita tau bersama sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi yang berkuliah di MIPA Uncen kelas Serui adalah Putra Putri asli Papua dan dana yang dianggarkan untuk pembayaran SPP itu ada didalam perubahan APBD tahun 2022 maupun APBD tahun 2023 sehingga ia sangat menyayangkan hal tersebut.
”Kita akan mempertanyakan kepada pemerintah daerah alasannya apa sehingga dananya belum di proses, sebab mereka ini anak-anak Papua,kalau ada pandangan atau pendapat lain dari pemerintah daerah diberitahukan kepada mereka ”, tegas Yonahes Raubaba
Ketua DPRD dan anggota komisi B yang hadir berjanji dalam waktu ke dekat akan mengundang pemerintah daerah, pengelola MIPA dan mahasiswa terkait audiens hari ini, agar Pemerintah daerah dan mahasiswa dapat sama sama melaksanakan rapat dengar pendapat sehingga duduk persolannya jelas dan mendapatkan titik terang.
(FW)
