SAIRERINEWS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengatakan pengawasan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2023 Provinsi Papua mencapai 1,044 triliun rupiah.
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Bappeda Provinsi Papua, Eddy Way tegas menyampaikan bahwa telah menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dalam upaya mewujudkan pengelolaan anggaran lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Setiap penggunaan dana Otsus Papua dapat dipantau lewat SIKD yang terkoneksi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan,” ujar Eddy Way dalam keterangan yang diterima di Biak, Jumat 17/3/2023.
Seusai menyajikan materi pandangan perencanaan otonomi khusus pada acara gatering media yang digelar USAID berkolaborasi bersama WVI dan Infid serta Kitong Bisa di Kabupaten Biak Numfor, Jumat, Eddy menyebut melalui aplikasi SIKD pengelolaan keuangan dana otsus Papua akan termonitor pemerintah setiap waktu.
“Sekecil apa pun penggunaan anggaran otsus ini harus terbuka kepada masyarakat. Kalau dana otsus direalisasikan dalam proyek kegiatan pemerintahan, harus dipublikasikan secara transparan, sehingga dapat diketahui masyarakat di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.
Ia mengatakan pemanfaatan dana otsus Papua harus menyentuh dan memenuhi kebutuhan orang asli Papua sehingga perlu dipublikasikan ke warga. Eddy mengajak kalangan media di Tanah Papua untuk meningkatkan pengawasan penggunaan dana otsus Papua, sehingga pemanfaatan anggaran itu bisa tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua di berbagai kampung.
“Informasi yang disampaikan media terhadap pemanfaatan dana otsus Papua kepada masyarakat biar lebih transparan dan terpublikasi dengan baik ” harap Kasubid Pemerintahan dan Otsus Bappeda Eddy Way.
Berdasarkan data dana otonomi khusus tahun 2023 sebesar Rp4,2 triliun dengan rincian Provinsi Papua 1,044 triliun, Papua Selatan 754 miliar, Papua Tengah 1,2 triliun dan Papua Pegunungan Rp1,2 triliun.
Eddy Way meminta kepada seluruh pekerja pers atau wartawan di tanah Papua agar tetap independen ketika menulis berita untuk disampaikan ke publik.
Hal itu disampaikan Eddy Wat saat menyampaikan materi berjudul pandangan perencanaan Otsus pada kegiatan peningkatan kapasitas media lokal yang digelar USAID Kolaborasi dengan tema “Peran Strategis Media dalam Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Otonomi Khusus di Tanah Papua” di Biak.
“Kegiatan ini di mana peran jurnalis akan berada di tengah antara pemerintah dan rakyat. Dan jurnalis ada di tengah-tengah,” katanya pada kegiatan yang diikuti sebanyak 34 jurnalis se tanah Papua.
Wartawan kata dia, harus berperan setara sehingga bisa menginformasikan apa yang menjadi keluh kesah publik kepada kepentingan pemerintah dalam tugas dan tanggunjawabnya yang menjadi bagian dari pemerintah yang perlu diketahui oleh rakyat.
Pada kegiatan yang diikuti sebanyak 34 jurnalis se tanah Papua itu, Way mengatakan agar wartawan benar-benar lakukan kerja karya jurnalis sebagai pengawal Otsus di enam Provinsi se-tanah Papua (*)
(MD)