PSP Kota Jayapura : Minta KPU Akomodir 4 Kursi DPD RI dan Utamakan Perempuan OAP

SAIRERINEWS.COM – Pemuda Saireri Papua (PSP) Kota Jayapura menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua dalam tahapan seleksi anggota DPD RI dapat mengakomodir 4 kursi kepada Orang Asli Papua dari Wilayah adat Tabi dan Saireri dan juga dapat mengakomodir 30% keterwakilan Perempuan Papua.

Hal tersebut diungkapkan ketua PSP Kota Jayapura, Amos Wanggai menyikapi proses verifikasi berkas dari para bakal calon ke-11 anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Papua yang telah di seleksi oleh KPU terdiri dari 5 orang Asli Papua dan dan 6 diantaranya non OAP

“Secara rinci untuk Provinsi Papua Tengah sudah ada 15 bacalon, untuk Provinsi Papua ada 11 bacalon karena yang ambil akun ada 17 orang dan yang menyerahkan berkas hanya 10 dan 1 orangnya mediasi, sehingga total 11 orang rincinya,” ungkap salah seorang Komisioner KPU Papua kepada Wartawan beberapa hari lalu.

Dengan tegas, Ketua PSP Kota Jayapura meminta kepada KPU Provinsi Papua agar dengan bijak, bisa melakukan proteksi kepada Orang asli Papua khususnya masyarakat Adat Tabi dan Saireri untuk mewakili Provinsi Papua di tingkat Parlemen Republik Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang,” tutur Amos Wanggai.

Amos menambahkan bahwa PSP kota Jayapura merasa prihatin dengan keadaan yang ada selama beberapa kali Pemilihan Legislatif di Papua, khusus DPD RI banyaknya Orang Asli Papua yang punya kemampuan untuk menduduki kursi tersebut tetapi selalu  direbut oleh saudara saudara kita dari luar yang bukan OAP ini sangat tidak wajar.

“Ia mencontohkan dirinya. Masa saya orang Papua mau pergi ke Sulawesi atau Jawa bicara terkait persoalan orang Sulawesi atau Jawa kepada Negara kan saya kurang Paham, tetapi di Papua ini sangat lucu semua orang di seluruh pelosok Nusantara bisa datang baik yang sudah lama menetap  maupun yang tiba-tiba muncul di saat Pemilu untuk mewakili Papua bicara persoalan Papua kepada Negara, walaupun mereka tidak mengerti masalah mendasar di Papua, katanya.

Provinsi lain di Indonesia tidak seperti Papua padahal ada undang undang Otonomi Khusus yang diberikan Negara bagi Provinsi Papua tetapi lembaga Negara seperti KPU sengaja membiarkan hal ini terus terjadi tanpa buat kajian-kajian Hukum dan Antropologi secara Ilmiah bagi pemberlakuan UU Otsus.

Untuk itu kepada para penyelenggara Pemilu di Papua seperti KPU atas Bawaslu di Papua agar dalam bekerja khusus untuk menyeleksi anggota DPD RI dapat mengakomodir 4 kursi yang disiapkan Pemerintah kepada Orang Asli Papua dari Wilayah adat Tabi dan Saireri dan juga dapat mengakomodir 30% keterwakilan Perempuan Papua,” Tegas Ketua Pemuda Saireri Kota Jayapura (*)/ Rilis

error: Content is protected !!