Soroti BPSDM dan Dinkes “Dianggap Merugikan OAP !” DPRP Papua Bakal Bentuk Tim Investigasi

SAIRERINEWS.COM – Soroti Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, DPR Papua berasumsi pengelolaan keuangan di BPSDM tidak berjalan dengan baik, untuk DPRP akan bentuk tim untuk menyelesaikan masalah dana beasiswa bagi mahasiswa affirmasi Otsus, yang kulia di luar negeri maupun didalam negeri.

Hal tersebut diungkapkan pimpinan DPRP usai lakukan rapat bersama dengan , Bappeda, Dinas Kesehatan, Inspektorat, RSUD Dok II Jayapura, yang dilakukan di Ruang Badan Anggaran (BANGGAR) DPR Papua Rabu 22/2/2023 membuat Jhony Banua Rouw dan Yulianus Rumbairusi selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua merasa kecewa karena hingga saat ini pihaknya belum memiliki data terkait Dunia pendidikan tinggi di Papua.

“Tim ini akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR Papua, dan beberapa orang dari pihak eksekutif dan juga inspektorat, ujar Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw.

Dijelaskan Banua Rouw, tim ini akan bekerja tidak melihat permasalahan kedepan tetapi melihat permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. Karena penggunaan anggaran begitu besar, jadi kita akan mengecek soal penggunaan anggaran dana beasiswa bagi mahasiswa afirmasi Otsus yang ada di BPSDM Provinsi Papua.

“Soal beasiswa menjadi serius bagi pihaknya, dimana kita akan meminta BPSDM untuk hadir dan memberikan data yang lengkap terkait data mahasiswa afirmasi Otsus baik yang berkuliah di dalam maupun luar negeri,” tegasnya.

Dari tahun ke tahun, lanjut kata Banua Rouw, masalah beasiswa ini tidak selesai-selesai. Kami DPR Papua meminta data selalu saja ada alasan komplain bahwa uangnya tidak ada dan kurang. Padahal tahun lalu kami DPR Papua, sudah memasang badan dengan hak inisiatif dewan untuk mengeluarkan uang senilai 300 Miliar dari dana cadangan untuk membiayai 355 mahasiswa Papua yang berada di lima negara.

“Sehingga minta maaf untuk tahun ini, DPR Papua tidak segampang itu memakai dana cadangan lagi,” tegas Banua Rouw.

Ini akan menjadi evaluasi kalau memang BPSDM tidak bisa menyiapkan data dengan baik. Dirinya meminta agar gubernur untuk menggantikan Kepala BPSDM, supaya data kami bisa dapat.

“Kami beridikasi ada penyalahgunaan kewenangan atau penggunaan di pos yang tidak tepat, tetapi nanti kami akan buktikan bersama inspektorat,” tandasnya.

Selain persoalan Pendidikan terkait Beasiswa Otsus Tim kami dari DPRP juga akan mengecek beberapa Persoalan mendasar yang dialami Orang Papua seperti masalah kesehatan seperti tenaga Medis yang dirumahkan dan Gaji mereka belum terbayarkan, Kehabisan stok Obat dan Juga Pengunaan Kartu Papua Sehat (KPS) bagi OAP yang harus digunakan walaupun sudah ada BPJS,” ujar Jhony Banua Rouw. (*)

error: Content is protected !!