Kunker DPR-RI ke Papua, Yan Mandenas Kunjungi RSUD Serui ! Masalah Pembangunan Gedung dan OAM Harus Sharing dengan Pemerintah Pusat

SAIRERINEWS.COM – Anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si melakukan kunjungan kerjanya di wilayah Saireri secara khusus di kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua pada hari Rabu, 22/2/2023.

Yan Permenas Mandenas (YPM) meninjau secara langsung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dirinya di dampingi secara langsung oleh Danlantamal X, Danlanal Biak, Penjabat Bupati Kepulauan Yapen serta Forkompinda.

Kepada media, YPM mengatakan bahwa setelah meninjau sejumlah fasilitas di rumah sakit dari dirinya juga menilai bahwa pembangunan layanan kesehatan di wilayah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) secara khusus di Papua tidak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi bisa melalui sharing seperti pembangunan gedung dan alat kesehatan (alkes) bisa melalui pemerintah pusat, sementara operasional nya dan pembiayaan tenaga dokter bisa melalui kabupaten.

Menurutnya Rumah Sakit Umum Daerah Serui memiliki luas lahan yang cukup namun bangunan gedung tidak memadai dan perlu dibangun kembali, penyediaan gedung yang layak, dan hal ini akan dibicarakan dengan pemerintah pusat ujarnya.

Dirinya juga menerima laporan dari RSUD Serui bahwa saat ini penggunaan obat malaria masih diperoleh dari dinas kesehatan, sehingga regulasi tersebut akan dicari apakah terhambat dari pusat atau di mana ungkapnya.

Mandenas juga meminta agar obat malaria tersebut kalau bisa jangan dibatasi di RSUD, namun RSUD juga bisa membeli secara langsung obat malaria mengingat di Papua merupakan endemik dari malaria.

Dirinya juga akan mendorong pemerintah agar memberikan fleksibilitas kepada rumah sakit rumah sakit yang ada di daerah, sehingga bisa menambah alokasi obat untuk menjawab kebutuhan pasien dalam setahun.

Selain mendorong kesejahteraan masyarakat di Papua akan tetapi perlu ada penanganan bersama antara pusat dan daerah.

Menurutnya tanpa dilakukan sharing antara pemerintah Daerah, provinsi, dan pusat maka pembangunan kesehatan, dan pendidikan di Papua tak akan berjalan normal ujarnya.

Foto/Liputan : Humas Yapen/Andre

error: Content is protected !!