AYB : Fraksi NasDem DPRD Yapen Akan Tindaklanjuti Raperda Perlindungan Masyarakat Adat “Kampung Adat”

Fraksi NasDem DPRD Yapen, Ade Yullen Banua, SH

SAIRERINEWS.COM – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kepulauan Yapen, Ade Yullen Banua,SH mengatakan bahwa akan menindaklanjuti pertemuan Dewan Adat Suku Yawa Unat bersama Bupati Mathius Awoitauw tentang pembahasan kampung adat, dimana fraksi NasDem akan mendorong Raperda inisiatif DPRD terkait dengan Raperda pengakuan perlindungan masyarakat adat di kabupaten kepulauan Yapen, Jumat 4 November 2022.

Dirinya berharap Raperda ini dapat diusulkan pada 2023, dan akan berkordinasi dengan DAS Yawa Unat dan Dewan Adat Papua wilayah Yapen untuk mempercepat.

MENJELANG PILKADA 27 NOVEMBER 2024

Dirinya berharap suku-suku di Yapen segera berkoordinasi dengan pertanahan untuk menentukan Koordinat titik batas tanahnya.

“Jika dipercepat di bulan ini, maka tahun ini juga akan disampaikan oleh Fraksi NasDem kepada pimpinan DPRD agar pimpinan DPRD bersama sama dengan Bamus dapat menjadwalkan untuk dimasukan dalam Raperda tersebut. Kami juga mengharapkan ada pertemuan selanjutnya sebagai tindak lanjut pertemuan hari ini” ujar AYB.

Untuk diketahui bahwa Dewan adat suku Yawa Unat, menggelar pertemuan bersama Bupati Mathius Awoitauw yang berlangsung di gedung DAS Yawa Unat, pada hari Jumat 4/11/2022.

Wakil Ketua DAS Yawa Unat Y. F Wayangkau dalam arahannya mengatakan bahwa rapat ini merupakan pergumulan panjang.

“Acara ini bertujuan ingin mendengar arahan dari Bupati Jayapura dan mantan Bupati Kepulauan Yapen yang ikut membangun daerah ini, sebagai narasumber utama, Mathius Awoitauw telah menjalankan amanat UU desa tentang pembentukan kampung adat sudah dilakukan, sehingga DAS memandang penting untuk mendengarkan langsung sehingga dapat menentukan langkah langkah sambil berkoordinasi dengan DPRD.” tutur Y.F Wayangkau.

Ada 5 kampung yang dipersiapkan untuk Yawa Unat, Yapen Barat ada 2 kampung yang telah berkoordinasi dengan dewan adat Wondei, Wondau dan Wonawa (3W) sehingga jika berkenan ada 7 kampung yang siap untuk di proses sesuai dengan aturan yang ada sehingga statusnya berubah menjadi kampung adat, pungkas Wayangkau.

Mathius Awoitauw dalam arahannya memberi apresiasi karena DAS Yawa Unat dapat mengaplikasikan agenda pertemuan ini, tentang desa adat adalah amanat Undang-undang no 6 tahun 2014 telah diperjuangkan lama karena berlatar belakang LSM selama 27 tahun telah berjuang bersama masyarakat adat. Dalam 2 periode dalam RPJMD salah satu tentang kampung adat. Sehingga 24 Oktober dinyatakan kebangkitan masyarakat adat di kabupaten Jayapura.

Dijelaskan Bupati Awoitauw bahwa Undang-undang desa telah memberikan ruang berdasarkan sejarah asal usul tentang kampung adat dan tidak boleh ada tambahan cerita ujarnya. Setiap kampung yang dimaksud harus membawa berita acara pertemuan adat di kampung kampung sejarah tentang kampung itu dan disetujui oleh kampung sebelah nya.

“Kita mau tertibkan adat yang sebenarnya, kita tidak membangun yang baru tetapi kita memperkuat sistem yang ada, karena itu yang menjadi jati diri kita”, ujarnya

Dirinya berharap Agar Pemerintah daerah dapat menetapkan dalam perda mengenai masyarakat adat kampung. Hal ini penting selain undangan undang, tetapi tertuang dalam Permendagri agar pemerintah daerah membentuk kajian tentang masyarakat adat sehingga dapat di dorong ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pengakuan negar, ujarnya. (*)

(Mark Imbiri)

error: Konten dilindungi !!!