SAIRERINEWS.COM – Nasib tenaga Honorer di kabupaten Kepulauan Yapen, belakangan ini hangat menjadi pembahasan dikalangan masyarakat. Pasalnya waktu masa jabatan Bupati Tonny Tesar dan Frans Sanadi pun akan berakhir pada oktober 2022 ini.
Banyak spekulasi dan opini bermunculan di kabupaten ACIS ini, ada yang khawatir karena masa jabatan Bupati akan berakhir, nasib honorer dipertanyakan, ada pula yang menggiring opini pribadi dengan nada protes terhadap pemerintah daerah tapi juga ada yang membully lewat sosial media.
Bahkan beberapa hari lalu puluhan tenaga honorer berkumpul dan menanyakan nasib mereka kepada pemda Yapen.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen Erny R. Tania, S.IP menghimbau agar semua tenaga honorer tetap tenang tanpa harus terpancing isu-isu yang tidak bertanggungjawab, pemerintah daerah tidak tinggal diam, terus berjuang untuk tenaga honorer.
“Semoga honorer Yapen bisa selesai di bulan Oktober, kita semua berdoa” ucap Sekda usai bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi Papua, Marthen Kogoya dilanjudkan bertemu Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Sabar P. Sormin (Senin 3 Oktober 2022) kemarin.
Pengangkatan tenaga honorer yang sedang berjalan di kabupaten Kepulauan Yapen, dimana berdasarkan tindak lanjut surat Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/1511/M.SM01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 Perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
Menyikapi seruan puluhan honorer Yapen, 29 September kemarin Kepala BKPSDM Kepulauan Yapen, Yusuf Wayangkau mengatakan bahwa terkait dengan surat Bupati tentang pendataan ulang tenaga honorer, maka dapat disampaikan bahwa pendataan ulang yang saat ini dilakukan berbeda dengan formasi 20 ribu untuk Papua dimana Yapen mendapat kuota 600 formasi.
Dimana formasi 600 untuk Yapen sementara masih di proses di BKN dan belum selesai. Sementara ini adalah pendataan tenaga honorer dikarenakan pada November 2023 nanti, tenaga Honorer seluruh Indonesia akan ditiadakan, maka pemerintah pusat memerintahkan untuk dilakukan pendataan ulang tenaga honorer.
“Jadi sekali lagi, ini beda ya. Tadi ada yang sampaikan bahwa ini adalah hasil verifikasi dari 600 tenaga honorer, bukan ya bapak ibu, ini adalah pendataan ulang tenaga honorer, kita sendiri belum tau, nanti tindak lanjuti pendataan ini dari pemerintah pusat seperti apa.” ujarnya Kepala BKPSDM Kepulauan Yapen, Yusuf Wayangkau, di kutip dari kepyapenkab.go.id
Redaksi
