SAIRERINEWS.COM – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanah Papua menyikapi persoalan naiknya harga BBM bersubsidi. Pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ) dengan dalih APBN Tahun 2022 tidak akan sanggup membebani harga subsidi BBM yang di tetapkan oleh pemerintah sebesar 502,4 Triliun Rupiah dari pagu awal sebesar 152,6 Triliun Rupiah .
Menurut pemerintah harga ini naik disebabkan naiknya minyak dunia. Lemahnya nilai tukar rupiah dan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi Nasional melebihi ekspektasi yang di tetapkan pemerintah. Menurut data yang dikeluarkan oleh pemerintah bila subsidi tahun ini tidak di lakukan penyesuaian ,maka pemerintah harus menambah suntikan dana subsidi sebesar 198 Triliun.
Artinya total anggaran APBN yang dialokasikan untuk subsidi BBM akan berjumlah sekitar 700 Triliun. Untuk mengurangi beban terhadap APBN tersebut, terdapat tiga jalan yang di tempuh.
Pertama Menaikan harga BBM bersubsidi Kedua Mengendalikan volume konsumsi alias membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Ketiga Menambah dana subsidi Tahun ini sebesar 198 Triliun.
Saat ini pemerintah lebih memilih opsi menaikan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi energi.
Sekertaris DPD GMNI Tanah Papua Salmon Robaha menilai kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi tidak tepat hanya akan mengorbankan kesejahteraan Rakyat Khususnya rakyat kecil.
Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan DPD GMNI Tanah Papua terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi.
Salmon Robaha membeberkan beberapa poin kenaikan BBM, diantara;
- Pemerintah tidak transparan soal rincian alokasi subsidi energi sebesar 502,4 Triliun Rupiah kepada publik karena ini adalah uang rakyat yang sangat besar.
- Pemerintah berdalih pencabutan subsidi BBM atas asumsi kementrian keuangan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di sebabkan naiknya minyak mentah dunia, ada perbandingan harga minyak dunia kalau dilakukan penyesuaian harga minyak mentah dunia maka seharusnya tidak ada alasan pemerintah memotong harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi.
- Pemerintah juga berdalih bahwa harga bahan bakar minyak BBM termurah di Indonesia sedangkan ada beberapa Negara salah satunya yang paling termurah sebesar 0,022 dolar AS per liter di Venezuela. Dan paling termahal sebesar 29,81 dolar AS per liter di Hongkong, sedangkan Asia tenggara ada termurah sebesar 0,457 dolar AS per liter di Malaysia lalu 1,077 dolar AS per liter di Vietnam barulah Indonesia sebesar 1,163 dolar AS per liter di Indonesia sehingga tidak ada alasan pemerintah memotong harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi sebab akan berdampak kepada ekonomi rakyat kecil apalagi masyarakat baru saja dilanda covid19.
- Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM maka Indonesia membuka peluang kenaikan inflasi yang berdampak negatif terhadap ekonomi secara Nasional.
Indonesia mencatat pernah terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM pada Tahun 2005,2013 dan 2014 sehingga yang kita khawatirkan harga bahan pokok akan semakin naik , daya beli masyarakat akan semakin tajam . Semakin naik angka inflasi maka akan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan hal ini akan menyebabkan banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. - Pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai BLT guna mengurangi inflasi yang akan timbul.
- Pemerintah juga harus bertindak tegas kepada praktek penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Tetapi juga tidak menutup kemungkinan para pegawai SPBU juga sering bermain BBM kepada pihak ketiga sehingga hal ini sering menimbulkan antrian panjang akhir akhir ini di wilayah Indonesia, beberanya.
Sangat rentan penyelewengan terjadi seperti praktek korupsi dana bansos covid yang terjadi maka harapan DPD GMNI Tanah Papua pemerintah seharusnya mengkaji ulang aturan tersebut dgn membuat kajian sehingga kebijakan pemerintah itu tepat sasaran kepada masyarakat di seluruh Indonesia.(*)
Editor : Yunus Wona
